Auditor Internal

Menurut Wikipedia: Audit internal merupakan suatu penilaian atas keyakinan, independen, obyektif dan aktivitas konsultasi yang dirancang untuk menambah nilai dan meningkatkan operasi organisasi. Ini membantu organisasi mencapai tujuannya dengan membawa pendekatan yang sistematis dan disiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas proses manajemen risiko, pengendalian, dan tata kelola.[1] Audit internal adalah katalis untuk meningkatkan efektivitas organisasi dan efisiensi dengan memberikan wawasan dan rekomendasi berdasarkan analisis dan penilaian data dan proses bisnis. Dengan komitmen untuk integritas dan akuntabilitas, audit internal yang memberikan nilai kepada mengatur badan dan manajemen senior sebagai sumber tujuan saran independen. Profesional yang disebut auditor internal yang digunakan oleh organisasi untuk melakukan kegiatan audit internal.

Board Director The Institute of Internal Auditor pada tahun 1999 melakukan redefinisi terhadap internal auditing, yang dikutip oleh Akmal (2006) menjelaskan bahwa:
“Internal auditing adalah suatu aktivitas independen dalam menetapkan tujuan dan merancang aktivitas konsultasi (consuling activity) yang bernilai tambah (value added) dan meningkatkan operasi perusahaan. Dengan demikian internal auditing membantu organisasi dalam mencapai tujuan dengan cara pendekatan yang terarah dan sistematis untuk menilai dan mengevaluasi keefektifan manajemen resiko melalui pengendalian dan proses tata kelola yang baik"



Arsip Lama: dikutip dari bpkp.go.id

Terkait peran Auditor Internal dalam melaksanakan kegiatan assurance dan konsultasi secara independen dan objektif, maka terbitnya Peraturan Menteri Negara BUMN nomor PER-01/MBU/2011 merupakan suatu lompatan tinggi yang harus direspon dengan baik oleh Auditor Internal dan Organ Korporasi, khususnya pada BUMN.
Demikian disampaikan Deputi Kepala BPKP Bidang Akuntan Negara, Ardan Adiperdana, dalam Seminar Nasional dan Kongres III Asosiasi Auditor Internal (AAI) yang diselenggarakan pada tanggal 23-24 November 2011 di Bali Agung Betawi Hotel Santika Premiere Jakarta. Seminar yang dihadiri oleh auditor internal yang berasal dari Aparat Pengawasan Internal Pemerintah, BUMN dan Swasta, dibuka jam 8.30 oleh Direktur Kelembagaan AAI, Fuslihat Amri, mewakili Tanri Abeng selaku Ketua Tim Penasehat AAI.

Pedoman Audit BPKP

Berdasarkan situs bpkp.go.id: Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah untuk melaksanakan salah satu fungsi pengawasan sebagai internal auditor adalah melakukan audit dan telah menghasilkan produk-produk yang menjadi pedoman untuk melakukan audit. Produk-produk tersebut sebagai berikut :

1. Pedoman Audit Dana Tugas Pembantuan
2. Pedoman Audit Keuangan Dana Otsus

INTERPRETASI PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN NOMOR 02 TENTANG PENGAKUAN PENDAPATAN YANG DITERIMA PADA REKENING KAS UMUM NEGARA/DAERAH

INTERPRETASI PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN NOMOR 02 TENTANG PENGAKUAN PENDAPATAN YANG DITERIMA PADA REKENING KAS UMUM NEGARA/DAERAH
 
Kutipan PSAP
Paragraf 21 Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas Lampiran I Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyatakan: Pendapatan-LRA diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah.
Paragraf 22 PSAP Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran Lampiran II PP Nomor 71
Tahun 2010 menyatakan: Pendapatan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah.

Alasan Interpretasi:
Dalam penerapan Paragraf 21 dan 22 di atas, timbul pertanyaan apakah pendapatan yang diterima langsung oleh entitas pemerintah atau entitas lainnya yang belum disetor ke Rekening Kas Umum Negara/Daerah (RKUN/RKUD), dan sering juga pendapatan tersebut tidak disetor ke rekening kas umum negara/daerah tetapi langsung digunakan oleh entitas yang menerimanya, dapat diakui sebagai Pendapatan-LRA Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

Dalam praktik tidak semua pendapatan dalam bentuk kas diterima pada RKUN/RKUD, terdapat pendapatan kas yang diterima oleh entitas selain Bendahara Umum Negara/Daerah (BUN/BUD), bahkan ada yang langsung digunakan oleh Satuan Kerja (Satker)/Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Beberapa praktik terkait dengan penerimaan pendapatan yaitu:

1. Pendapatan kas diterima satker/SKPD dan belum disetor ke RKUN/RKUD. Pada kondisi ini, satker/SKPD diharuskan menyetor seluruh pendapatan ke RKUN/RKUD sesegera mungkin sesuai dengan ketentuan. Dalam kenyataannya, dapat terjadi pendapatan tersebut terlambat disetor, bahkan belum disetor ke RKUN/RKUD sampai tanggal pelaporan keuangan. Contoh: Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang diterima oleh satker, pada akhir tahun pelaporan belum disetor ke RKUN.

Apa itu Dinar dan Dirham?

Koin dinar emas adalah koin emas 22 karat (91,7%) dengan berat 4,25 gram yang dapat berfungsi sebagai alat investasi dan proteksi nilai kekayaan.

Mengapa 4,25 gram?

Rasulullah Sholallahu Alaihi Wa Salam bersabda “Timbangan mengikuti yang digunakan penduduk Mekah, Takaran mengikuti yang digunakan penduduk Madinah”.

Dari hadits Rasulullah Sholallahu Alaihi Wa Salam tersebut, Dr. Qaradawi menyimpulkan bahwa berat 1 Dinar atau 1 Mithqal adalah sama dengan 4.25 gram timbangan saat ini ; sedangkan berat 1 Dirham adalah 2.975 gram.
Mengapa 22 karat?

Berikut adalah fakta-fakta sejarah:

    Semasa Rasulullah Sholallahu Alaihi Wa Salam masih hidup; beliau belum (memerintahkan ) mencetak Dinar Islam sendiri. Berarti Rasulullah Sholallahu Alaihi Wa Salam menggunakan Dinar yang diproduksi oleh dunia di luar Islam.  Apa yang ada sebelum Islam atau di luar Islam kemudian juga digunakan oleh beliau, maka  ini menjadi ketetapan atau taqrir beliau – yang ber ati Dinar (uang emas) diluar Islam-pun boleh digunakan oleh umat Islam.

Permendagri 64 Tahun 2013 Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah

Sebagai sebuah konsekuensi logis dari amanah yang dicantumkan pada PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, maka Menteri Dalam Negeri menerbitkan peraturan menteri yang mengatur tentang penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada pemerintah daerah.

Peraturan yang dimaksud, ialah Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (download).

Silahkan download semoga bermanfaat.

Permendagri 64-2013-Penerapan SAP Berbasis Akrual Pemerintah Daerah
Lampiran-I_Permendagri-64-tahun-2013
Lampiran-II_Permendagri-64-tahun-2013
Lampiran-III_Permendagri-64-tahun-2013
Lampiran-IV_Permendagri-64-tahun-2013