Thursday, April 9, 2015

Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama milik Pemerintah Daerah

Setelah Pemerintah bersama-sama Lembaga Perwakilan (DPR) melahirkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, maka diperlukan pedoman atau tata cara terkait pengelolaan dan pemanfaatan dana jaminan sosial, termasuk didalamnya Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama milik Pemerintah Daerah.

Hal ini mengingat bahwa setelah otonomi daerah berlaku, maka urusan kesehatan menjadi domain bagi pemerintah daerah.

Oleh karena itu, Pemerintah dhi. Presiden menerbit Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama milik Pemerintah Daerah (Download Disini).

Selain itu, pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri juga telah menerbitkan Surat Edaran 900/2280/SJ tanggal 5 Mei 2014 tentang Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, serta Pertanggungjawaban Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Download Disini).

Yang tidak kalah penting ialah aturan terkait perlakukan akuntansi (pendapatan) atas penerimaan dana (kas) kapitasi di Rekening Kas yang menjadi bagian Rekening Kas Umum Daerah (meskipun secara rekening Bank terpisah dengan RKUD), akuntansi (belanja) atas penggunaan langsung, serta perlakukan atas sisa saldo Kas Dana Kapitasi, dapat merujuk pada Buletik Teknis SAP No. 14 tentang Kas (Lihat bagian 4.3 Penyajian Kas pada Neraca) (Download Disini).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014

Pada tanggal 8 Mei 2013, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menandatangani

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014.

Permendagri ini mengatur perihal pedoman yang meliputi sinkronisai kebijakan pemerintah daerah dengan kebijakan pemerintah, prinsip penyusunan APBD, kebijakan penyusunan APBD, dan teknis penyusunan APBD, dan hal-hal khusus lainnya.

Silahkan mendownload
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Download Klik Disini)
Lampiran (Download Klik Disini)

Wednesday, March 18, 2015

Serba-Serbi: Mengapa Anak Akuntansi merupakan Jodoh yang paling dicari?

Serba-Serbi

Mengapa Anak Akuntansi merupakan Jodoh yang paling dicari?

Seorang anak akuntansi dalam mencari seorang pasangan hidup harus berprinsip "Going Concern". Berharap bahwa engkau adalah pasangan hidup untuk selama-lama.

Tapi Anda juga harus berhati-hati, karena sebagian dr mereka, malah lebih fokus pada prinsip "Periodesitas", dimana sebuah hubungan bisa dibagi menjadi pertahun, bahkan triwulanan. (Hadeuh!) :D.

Diatas semua itu anak akuntansi, mampu bersikap "Konservatif", sedari awal ia dapat menerima kekurangan pasangannya. Dan mengakui "Kelebihan" pasangan pada saat ia benar-benar melihat dengan nyata kelebihan Anda tersebut.
Misal, setelah menikah, Anak Akuntansi baru mengetahui bahwa selain cantik atau tampan, ternyata Anda juga Jago Masak. Maka keahlian kuliner yang Anda miliki menjadi Gain (Keuntungan) yang baru diakui pada saat Anda menikah. Sedangkan, tabiat buruk Anda yang gila belanja telah ia terima apa adanya sejak awal hubungan (boleh jadi dia sudah punya tabungan cadangan atau kartu kredit dengan limit tinggi untuk mengatasi penyakit Anda tersebut, silahkan cek :D )

Anak akuntansi juga tidak suka mempersalahkan hal-hal yg tidak "Material dan Signifikan". Mereka juga lebih mementingkan Isi daripada Kulit (Substance Over Form). Namun, pasangan mereka harus dapat menerima "koreksi" jika menginginkan Hubungan tersebut tetap ingin diyakini secara "wajar".

Yang tidak kalah penting, anak akuntansi selalu fokus melihat kondisi (masalah) dalam sebuah hubungan secara komprehensif. Mencari sebab serta mencari alasan (kayak syair lagu 'Gerimis Mengundang') serta melihat AKIBAT suatu masalah. Dan pada akhirnya senantiasa berupaya untuk merumuskan "Rekomendasi" untuk menjadi solusi. Sehingga "Going Concern" yang diharapkan di awal tulisan ini dapat tercapai. Sekian.

Artikel Pertama Saya di Tahun 2015 (Gak ada ilmiahnya sama sekali, namanya juga serba-serbi)

Sunday, August 31, 2014

Kebijakan Keuangan Publik (Fiskal) Khalifah Islam: Belanja Bantuan Sosial Mengikat


Jaminan Pengaman Sosial ala Khulafa Rasyiddin


Pada zaman Umar bin Khattab ra. setiap anak yang lahir diberi tunjangan oleh negara. Pada zaman Utsman bin Affan r.a. kebijakan tersebut dilanjutkan. Beliau (Negara) memberikan tunjangan anak bayi yang baru lahir sebesar 50 dirham (sekarang kurleb 4 jt - 5 jt rupiah) setiap bulannya. Tunjangan tersebut diberikan hingga bayi berumur 1 tahun. Setelah, bayi berumur 1 tahun, Negara memberikan 100 dirham (8 - 10 juta rupiah) per bulan.

Pada saat itu, Negara hadir dalam kehidupan masyarakatnya. Negara tidak absen. Negara melakukan intervensi dalam keuangan rumah tangga penduduknya. Negara tidak hanya mengurusi urusan publik, namun juga mensupport keuangan privat.

Tidak pernah ada mekanisme pasar persaingan sempurna, di sebuah negara berdaulat. Bahkan, negara yang mengaku liberal sekalipun. Karena, disana selalu ada pungutan negara (pajak, zakat, bea masuk/keluar, cukai, dll) dan belanja publik (belanja modal infrastruktur, subsidi, bantuan sosial, belanja barang, belanja pegawai, dll).

Apakah Negara kita telah hadir dalam kehidupan kita?
Sebagai warga negara yang pandai bersyukur (berterima kasih pada manusia dhi. Pemerintah), seharusnya kita menjawab "Ya". Meskipun masih banyak kekurangan disana-sini.


You can see the "Kuliah" in this video. Check it out.

Saturday, August 30, 2014

Logika Jualan Bensin

Logika Jualan Bensin


Sederhana saja.

Logika 1
Disaat harga BBM naik, maka harga barang dan jasa lain pun naik.
Karena BBM digunakan, hampir seluruh proses produksi barang maupun jasa.

Contoh: Mak Lampir jualan lontong seporsi Rp3.000. Karena harga BBM naik, maka Mak Lampir menaikkan harga menjadi Rp3.300. Loh kok bisa yang naik kan harga BBM, kok lontong ikut2an naik?

Share It