Sunday, August 31, 2014

Kebijakan Keuangan Publik (Fiskal) Khalifah Islam: Belanja Bantuan Sosial Mengikat


Jaminan Pengaman Sosial ala Khulafa Rasyiddin


Pada zaman Umar bin Khattab ra. setiap anak yang lahir diberi tunjangan oleh negara. Pada zaman Utsman bin Affan r.a. kebijakan tersebut dilanjutkan. Beliau (Negara) memberikan tunjangan anak bayi yang baru lahir sebesar 50 dirham (sekarang kurleb 4 jt - 5 jt rupiah) setiap bulannya. Tunjangan tersebut diberikan hingga bayi berumur 1 tahun. Setelah, bayi berumur 1 tahun, Negara memberikan 100 dirham (8 - 10 juta rupiah) per bulan.

Pada saat itu, Negara hadir dalam kehidupan masyarakatnya. Negara tidak absen. Negara melakukan intervensi dalam keuangan rumah tangga penduduknya. Negara tidak hanya mengurusi urusan publik, namun juga mensupport keuangan privat.

Tidak pernah ada mekanisme pasar persaingan sempurna, di sebuah negara berdaulat. Bahkan, negara yang mengaku liberal sekalipun. Karena, disana selalu ada pungutan negara (pajak, zakat, bea masuk/keluar, cukai, dll) dan belanja publik (belanja modal infrastruktur, subsidi, bantuan sosial, belanja barang, belanja pegawai, dll).

Apakah Negara kita telah hadir dalam kehidupan kita?
Sebagai warga negara yang pandai bersyukur (berterima kasih pada manusia dhi. Pemerintah), seharusnya kita menjawab "Ya". Meskipun masih banyak kekurangan disana-sini.


You can see the "Kuliah" in this video. Check it out.

Saturday, August 30, 2014

Logika Jualan Bensin

Logika Jualan Bensin


Sederhana saja.

Logika 1
Disaat harga BBM naik, maka harga barang dan jasa lain pun naik.
Karena BBM digunakan, hampir seluruh proses produksi barang maupun jasa.

Contoh: Mak Lampir jualan lontong seporsi Rp3.000. Karena harga BBM naik, maka Mak Lampir menaikkan harga menjadi Rp3.300. Loh kok bisa yang naik kan harga BBM, kok lontong ikut2an naik?

Monday, August 25, 2014

Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Pasal 1 angka 6 tentang Ketentuan Umum, dinyatakan bahwa "Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disingkat IPSAP, adalah penjelasan, klarifikasi, dan uraian lebih lanjut atas PSAP." 

Selain menyusun SAP, Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) bertugas mempersiapkan, mengkaji, melakukan riset terbatas dan menerbitkan berbagai publikasi yang berhubungan dengan standar, antara lain Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP) dan Buletin Teknis.

IPSAP dan Buletin Teknis merupakan pedoman dan informasi yang diterbitkan oleh KSAP untuk memudahkan pemahaman dan penerapan SAP, serta untuk mengatasi masalah-masalah akuntansi dan pelaporan keuangan.

Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP) adalah klarifikasi, penjelasan dan uraian lebih lanjut atas PSAP. Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan bertujuan menjelaskan lebih lanjut topik tertentu guna menghindari salah tafsir penggunaan PSAP. KSAP telah menerbitkan IPSAP (ksap.org), yaitu:
  1. Interpretasi SAP 01 tentang Transaksi Dalam Mata Uang Asing
  2. Interpretasi SAP 02 tentang Pengakuan Pendapatan yang Diterima Pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah
  3. Interpretasi SAP 03 tentang Pengakuan Penerimaan Pembiayaan yang Diterima Pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan yang Dikeluarkan Dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah

Saturday, August 23, 2014

Kata World Bank: Triwulanan perekonomian Indonesia, Juli 2014 "Pilihan sulit"

Indonesia, demokrasi terbesar ketiga di dunia, telah memilih presiden baru. Pemerintah yang baru akan menghadapi pilihan-pilihan kebijakan yang sulit untuk mengatasi meningkatnya tekanan fiskal, serta menerapkan reformasi yang diperlukan guna memenuhi potensi ekonomi yang sangat besar.

Pertumbuhan PDB pada kuartal pertama 2014 mengalami moderasi lebih jauh, menjadi 5,2 tahun-ke-tahun, dari 5,7 persen tahun-ke-tahun pada kuartal sebelumnya. Tingkat pertumbuhan yang lebih lambat sebagian diakibatkan tindakan stabilisasi moneter dan nilai tukar yang telah dilakukan untuk memperkuat neraca anggaran dan meningkatkan tingkat kepercayaan investor. Namun, ekspor masih tetap lambat, sebagian akibat dampak larangan ekspor mineral mentah pada bulan Januari.

Proyeksi Bank Dunia untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2014 adalah 5,2 persen, sedikit di bawah proyeksi pada Maret 2014 sebesar 5,3 persen. Konsumsi

Thursday, August 21, 2014

Utang RI pada IMF, LUNAS!

JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengaku dalam 10 tahun pemerintahannya telah berhasil melunasi utang Indonesia ke International Monetary Fund (IMF). "Empat tahun lebih awal dari jadwal yang telah disepakati," kata SBY dalam Pidato Kepresidenan di Gedung DPR/MPR RI Senayan, Jakarta, hari ini

Situs resmi SBY, www.presidenri.go.id menyebut, pada tahun 1998 utang Indonesia kepada IMF sebesar US$ 9,1 miliar dan pada tahun 2006 setelah dua tahun setelah memimpin Indonesia, Presiden SBY berhasil melunasi seluruh utang Indonesia ke IMF sebesar US$ 7,8 miliar.

Share It