Monday, May 22, 2017

Setelah 12 Tahun, Pemerintah Pusat Akhirnya Peroleh Nilai WTP dari BPK

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Moermahadi Soerja Djanegara menyampaikan laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2016 kepada DPR RI dalam Sidang Paripurna DPR, Jumat (19/5/2017).

Dalam laporannya, Moermahadi menyatakan, BPK berpendapat bahwa LKPP 2016 telah disajikan secara wajar untuk seluruh aspek material sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

"Dengan demikian, kami menyatakan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPP 2016. Opini WTP atas LKPP 2016 ini merupakan yang pertama kali diperoleh pemerintah pusat setelah 12 tahun menyampaikan pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN berupa LKPP sejak 2004," kata Moermahadi.

Moermahadi mengatakan, meskipun LKPP 2016 telah disajikan secara wajar atas seluruh aspek yang material, namun pemerintah tetap perlu menindaklanjuti rekomendasi BPK atas temuan sistem pengendalian internal dan kepatuhan.

Tindak lanjut rekomendasi tersebut penting bagi pemerintah sehingga penyajian pertanggungjawaban pelaksaan APBN mendatang akan baik.

Dalam pemeriksaan LKPP 2016, BPK mendapatkan sejumlah temuan diantaranya pengelolaan PNBP pada 46 Kementerian/Lembaga (K/L) belum sesuai ketentuan.

Temuan lain, yaitu pengembalian pajak tahun 2016 senilai Rp 1,15 triliun tidak memperhitungkan piutang pajaknya senilai Rp 879,02 miliar.

"Pengelolaan hibah langsung berupa uang/barang/jasa senilai Rp 2,85 triliun pada 16 K/L tidak sesuai ketentuan," ucap Moermahadi.

Terakhir, temuan penganggaran pelaksanaan belanja senilai Rp 11,41 triliun tidak sesuai ketentuan dan penatausahaan utang senilai Rp 4,92 triliun belum memadai.

Tuesday, September 6, 2016

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah



Setelah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disahkan, maka ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.
Setelah PP 18 Tahun 2016 ditetapkan, maka Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Unduh Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah klik disini

Wednesday, June 29, 2016

(REVISI 2015) EXPOSURE DRAFT PSAP NO. 06 AKUNTANSI INVESTASI



Komite Standar Akuntansi Pemerintahan telah  menyusun Exposure Draft (ED)  PSAP 06  (revisi  2015):  Akuntansi Investasi untuk disebarluaskan  dan  ditanggapi  oleh entitas pemerintah pusat, entitas pemerintah daerah, dan pihak lainnya sebagai bagian dari due process penyusunan PSAP. ED PSAP 06 (revisi 2015) ini disebarluaskan dalam bentuk buku dan melalui situs KSAP: www.ksap.org. Tanggapan akan sangat berguna jika memaparkan permasalahan secara  jelas  dan  alternatif  saran  yang  didukung  dengan alasan.
ED  PSAP 06  (revisi  2015):  Akuntansi Investasi  merupakan revisi atas PSAP  06  (2010):  Akuntansi Investasi, yang merupakan bagian dari Lampiran I Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.  PSAP  06  (2010):  Akuntansi Investasi telah diberlakukan sejak tanggal 1 Januari 2015. 
Adapun perubahan penting dalam ED PSAP 06 (revisi 2015) adalah sebagai berikut:

1.       Penyempurnaan pengaturan dalam Metode Akuntansi Investasi terutama untuk:
a.   Metode ekuitas, dalam rangka menyelaraskan pencatatan nilai investasi secara proporsional dengan nilai ekuitas badan usaha penerima investasi (investee), termasuk dalam pengakuan bagian laba/rugi pemerintah dalam Laporan Operasional, pengakuan penerimaan dividen tunai dan perubahan lainnya yang mempengaruhi nilai ekuitas badan usaha penerima investasi (investee).
b.   Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan, dalam rangka mengatur penerapannya untuk investasi non permanen yang akan dilepas/dijual atau investasi non permanen berupa tagihan seperti Dana Bergulir.
2.       Pengaturan mengenai penyajian investasi bernilai nihil/negatif pada Neraca Pemerintah.
3.       Pengaturan mengenai pertukaran aset investasi dengan aset non moneter.

***
Hal yang menjadi sorotan dalam pelaporan keuangan (akrual) baik di pemerintah pusat maupun daerah terletak pada poin 1 dan 2.

***
(REVISI 2015) EXPOSURE DRAFT PSAP NO. 06 AKUNTANSI INVESTASI (download disini)

Wednesday, June 22, 2016

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2017

Pada tanggal 07 Juni 2016, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Tjahjo Kumolo, telah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

Sebagaimana permendagri pedoman APBD sebelumnya, Permendagri ini mengatur beberapa pokok, meliputi:
a.    Sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dengan kebijakan Pemerintah;
b.    Prinsip Penyusunan APBD;
c.    Kebijakan Penyusunan APBD;
d.    Teknis Penyusunan APBD; dan
e.    Hal-hal Khusus Lainnya.


Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (download disini)
Lampiran (download disini)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2016

Pada tanggal 10 Juni 2015, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Tjahjo Kumolo, telah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.

Sebagaimana permendagri pedoman APBD sebelumnya, Permendagri 52 Tahun 2015 ini mengatur beberapa pokok, meliputi:
a.    Sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dengan kebijakan Pemerintah;
b.    Prinsip Penyusunan APBD;
c.    Kebijakan Penyusunan APBD;
d.    Teknis Penyusunan APBD; dan
e.    Hal-hal Khusus Lainnya.


Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (download disini)
Lampiran (download disini)