Wednesday, May 31, 2017

Prinsip Akuntansi dan Pelaporan Keuangan : KONSISTENSI (CONSISTENCY)


Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), dalam Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan (KKAP) menyatakan bahwa ada delapan prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan. Prinsip tersebut adalah”

  • Basis akuntansi;
  • Prinsip nilai historis;
  • Prinsip realisasi;
  • Prinsip substansi mengungguli bentuk formal;
  • Prinsip periodisitas;
  • Prinsip konsistensi;
  • Prinsip pengungkapan lengkap; dan
  • Prinsip penyajian wajar.

Salah satu diantaranya ialah prinsip “KONSISTENSI” (CONSISTENCY).




Pada paragraf 52  KKAP, dijelaskan bahwa konsistensi merupakan perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain. Namun, metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan mampu memberikan informasi yang lebih baik dibanding metode lama. Pengaruh atas perubahan penerapan metode ini diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. 



Perlakukan yang sama tersebut diharapkan agar laporan keuangan tersebut dalam memberikan informasi yang akurat dan dapat dibandingkan.

Bayangkan saja jika laporan keuangan pada tahun lalu, tahun ini, dan tahun depan disusun dengan kebijakan dan asumsi akuntansi yang selalu berubah, maka sulit bagi pengguna informasi membanding suatu informasi yang disajikan pada laporan keuangan.



Misalnya saja, saat Pemerintah menyajikan beban penyusutan dengan kondisi berikut:

  • Tahun Lalu      : Tidak Ada Penyusutan
  • Tahun Ini        : Penyusutan Metode Garis Lurus
  • Tahun Depan   : Penyusutan Metode Berganda



Nah, gimana tuh? Jadi agak ribet kan membandingkan nilai penyusutan dari tahun ke tahun.



Bicara tentang konsistensi, bukan berarti akuntansi pemerintah anti terhadap perubahan.

Namun, jika perubahan tersebut “tidak penting-penting amat”, maka perubahan perlu dihindari dan konsistensi itu kedepankan.



Sekian wacana singkat tentang KONSISTENSI sebagai bagian dari prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan.

Monday, May 22, 2017

Setelah 12 Tahun, Pemerintah Pusat Akhirnya Peroleh Nilai WTP dari BPK

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Moermahadi Soerja Djanegara menyampaikan laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2016 kepada DPR RI dalam Sidang Paripurna DPR, Jumat (19/5/2017).

Dalam laporannya, Moermahadi menyatakan, BPK berpendapat bahwa LKPP 2016 telah disajikan secara wajar untuk seluruh aspek material sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

"Dengan demikian, kami menyatakan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPP 2016. Opini WTP atas LKPP 2016 ini merupakan yang pertama kali diperoleh pemerintah pusat setelah 12 tahun menyampaikan pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN berupa LKPP sejak 2004," kata Moermahadi.

Moermahadi mengatakan, meskipun LKPP 2016 telah disajikan secara wajar atas seluruh aspek yang material, namun pemerintah tetap perlu menindaklanjuti rekomendasi BPK atas temuan sistem pengendalian internal dan kepatuhan.

Tindak lanjut rekomendasi tersebut penting bagi pemerintah sehingga penyajian pertanggungjawaban pelaksaan APBN mendatang akan baik.

Dalam pemeriksaan LKPP 2016, BPK mendapatkan sejumlah temuan diantaranya pengelolaan PNBP pada 46 Kementerian/Lembaga (K/L) belum sesuai ketentuan.

Temuan lain, yaitu pengembalian pajak tahun 2016 senilai Rp 1,15 triliun tidak memperhitungkan piutang pajaknya senilai Rp 879,02 miliar.

"Pengelolaan hibah langsung berupa uang/barang/jasa senilai Rp 2,85 triliun pada 16 K/L tidak sesuai ketentuan," ucap Moermahadi.

Terakhir, temuan penganggaran pelaksanaan belanja senilai Rp 11,41 triliun tidak sesuai ketentuan dan penatausahaan utang senilai Rp 4,92 triliun belum memadai.

Tuesday, September 6, 2016

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah



Setelah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disahkan, maka ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.
Setelah PP 18 Tahun 2016 ditetapkan, maka Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Unduh Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah klik disini

Wednesday, June 29, 2016

(REVISI 2015) EXPOSURE DRAFT PSAP NO. 06 AKUNTANSI INVESTASI



Komite Standar Akuntansi Pemerintahan telah  menyusun Exposure Draft (ED)  PSAP 06  (revisi  2015):  Akuntansi Investasi untuk disebarluaskan  dan  ditanggapi  oleh entitas pemerintah pusat, entitas pemerintah daerah, dan pihak lainnya sebagai bagian dari due process penyusunan PSAP. ED PSAP 06 (revisi 2015) ini disebarluaskan dalam bentuk buku dan melalui situs KSAP: www.ksap.org. Tanggapan akan sangat berguna jika memaparkan permasalahan secara  jelas  dan  alternatif  saran  yang  didukung  dengan alasan.
ED  PSAP 06  (revisi  2015):  Akuntansi Investasi  merupakan revisi atas PSAP  06  (2010):  Akuntansi Investasi, yang merupakan bagian dari Lampiran I Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.  PSAP  06  (2010):  Akuntansi Investasi telah diberlakukan sejak tanggal 1 Januari 2015. 
Adapun perubahan penting dalam ED PSAP 06 (revisi 2015) adalah sebagai berikut:

1.       Penyempurnaan pengaturan dalam Metode Akuntansi Investasi terutama untuk:
a.   Metode ekuitas, dalam rangka menyelaraskan pencatatan nilai investasi secara proporsional dengan nilai ekuitas badan usaha penerima investasi (investee), termasuk dalam pengakuan bagian laba/rugi pemerintah dalam Laporan Operasional, pengakuan penerimaan dividen tunai dan perubahan lainnya yang mempengaruhi nilai ekuitas badan usaha penerima investasi (investee).
b.   Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan, dalam rangka mengatur penerapannya untuk investasi non permanen yang akan dilepas/dijual atau investasi non permanen berupa tagihan seperti Dana Bergulir.
2.       Pengaturan mengenai penyajian investasi bernilai nihil/negatif pada Neraca Pemerintah.
3.       Pengaturan mengenai pertukaran aset investasi dengan aset non moneter.

***
Hal yang menjadi sorotan dalam pelaporan keuangan (akrual) baik di pemerintah pusat maupun daerah terletak pada poin 1 dan 2.

***
(REVISI 2015) EXPOSURE DRAFT PSAP NO. 06 AKUNTANSI INVESTASI (download disini)